News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

2.209 Rumah Tangga Sasaran (RTS) Terima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dampak Covid-19 dari Kemensos RI di Kantor Pos Bukittinggi

2.209 Rumah Tangga Sasaran (RTS) Terima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dampak Covid-19 dari Kemensos RI di Kantor Pos Bukittinggi

RMT, Bukittinggi: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ingin keluarga penerima manfaat / Rumah Tangga Sasaran (RTS)   yang berada digaris kemiskinan mempergunakan bantuan yang disalurkan pemerintah secara bijak terutama ditengah masa pandemi virus corona saat ini.

Keinginan Presiden itu ditindaklanjuti Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), termasuk diberikan bagi warga Kota Bukittinggi yang berhak menerimanya.Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi Linda Faroza hari ini, Kamis (27/08/2020) ketika penyerahan Bantuan Langsung Tunai terhadap penerima dari warga Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) di Kantor Pos Kota Bukittinggi,  pihaknya menindaklanjuti penekanan yang disampaikan Presiden Jokowi ke Menteri Sosial dan disikapi Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, agar penerima manfat  Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini benar-benar mempergunakan uang yang diterima untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang sangat penting, seperti pangan,  penambahan permodalan usaha dan kebutuhan penting lainnya. Disebutkan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kali ini dibayarkan sebesar Rp 600.000 untuk Bulan Juli dan Agustus, kemudian diakui penyaluran dana program tersebut kali ini tidak seluruhnya dilakukan di kantor pos melainkan di sejumlah perbankan tanah air, miliki BUMN.

“gelombang dua tahap 4 dan 5 Juli dan Agustus , dia (RTS) menerima masing –masing 300 ribu rupiah. Maka belilah untuk membeli  kebutuhan dasar,  dan manfaatkan lah untuk penambahan ekonomi, kemudian untuk modal usaha kita. Jangan dibelikan pada sesuatu yang tidak bermanfaat serupa  pulsa, rokok, baju tapi belilah untuk pangan yang menjadi kebutuhan pokok rumah tangga. Ini diamanatkan bapak Presiden kita Joko Widodo dan pak walikota Ramlan Nurmatias”.ujarnya

Ditekankan Kadis Sosial Linda Faroza, semestinya dana bantuan langsung tunai kementerian sosial ini tidak dipergunakan untuk membeli sesuatu yang tidak perlu.  Ditambahkan, nanti Kementerian Sosial juga akan membayarkan bantuan langsung tunai bagi keluarga penerima manfaat  untuk bulan September  hingga  Desember mendatang.

“jadi harapan kita tidak ada kendala,  Kementerian Sosial juga akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) September, Oktober , November dan Desember. Insyallah itu disalurkan juga sama seperti penyaluran sekarang di tahap berikutnya.  Nah, untuk penerimaan hari ini Double, 300 ribu untuk bulan Juli dan 300 ribu untuk bulan Agustus”.ucapnya

Diketahui, penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dampak Covid-19 Kementerian Sosial Republik Indonesia  bagi warga penerima manfaat / Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berada di garis kemiskinan  dilaksanakan 3 hari  terhitung 25 - 27 Agustus 2020 di Kantor Pos Bukittinggi,  terinci 408 rumah tangga sasaran dari Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB),  981 rumah tangga sasaran untuk Kecamatan Guguak Panjang dan  820 rumah tangga sasaran  dari Kecamatan  Mandiangin Koto Selayan (MKS) sehingga total keseluruhan penerimanya sebanyak 2.209 rumah tangga sasaran .

Ditempat yang sama, Pemerintah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi minta  Ketua RT/RW hingga Lurah untuk monitoring warga yang menerima bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah pusat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dampak Covid-19.

Hal itu disampaikan Camat Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Erizal ketika penyerahan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kementerian Sosial Republik Indonesia Di Kantor Pos Bukittinggi hari ini. Terdapat  820 warga penerima manfaat / Rumah Tangga Sasaran (RTS) program ini dari MKS, disebutkan  pihaknya ingin penerima tersebut mempergunakannya sesuai indikator peruntukkan.


“tetap melibatkan RT RW dan kader kader kita, dan juag petugas sosial dari dinas sudah siap untuk mensosialisasikan regulasi dalam pendataan keluarga penerima bantuan.  Tadi kita sudah tekankan ke masyarakat jangan belikan bantuan itu untuk keperluan yang tidak penting”. imbuhnya

Pihak RT/RW dan Kelurahan perlu menjalin komunikasi dengan petugas sosial  yang melakukan pendataan terhadap keluarga penerima, jangan sampai rumah tangga yang tidak termasuk sasaran, atau  keluarga yang telah mendapatkan banyak bantuan sosial lainnya. Diakui, Kementerian Sosial hingga ke daerah berupaya mengupdate rumah tangga sasaran yang berada di garis kemiskinan.

“kalau untuk ada memang terjadi pergeseran, artinya petunjuk teknis dari pemerintah pusat memang seperti itu. Ada nanti warga kita yang pertama menerima BLT,  hari mungkin tidak, karena dalam bentuk lain beliau sudah diberikan. Makanya dalam aturan tidak mungkin masyarakat mendapatkan double, dalam arti kata” duo kali manarimo, itu indak mungkin, ado aturannyo”. Jadi, kalo sudah ada menerima bantuan lainnya, maka BLT tidak dibayarkan, segala aturan yang mendasari harus dipahami bersama”.terangnya

Diketahui, terdapat 17 Rumah Tangga Sasaran di  Kelurahan Garegeh, 26 Rumah Tangga Sasaran Di Kelurahan Koto Selayan,  73 Rumah Tangga Sasaran Di Kelurahan  Kubu Gulai Bancah, 118 Rumah Tangga Sasaran di kel. Campago Guguak Bulek,  159 Rumah Tangga Sasaran di Kel Campago Ipuah, 59 Rumah Tangga Sasaran di Kelurahan  Manggis Ganting, 120 Rumah Tangga Sasaran di Kel Puhun Pintu Kabun,  150 Rumah Tangga Sasaran di kel. Puhun Tembok,  dan 98 Rumah Tangga Sasaran Di kel. Pulai anak air di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) penerima Bantuan Langsung Tunai (Blt) Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk bulan Juli Dan Agustus 2020.

Disisi lain, PT  Pos Indonesia Persero  ditujuk sebagai lembaga  yang menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (Blt) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terhadap Rumah Tangga Sasaran  (RTS) yang terdampak covid-19.

PT Pos Indonesia Persero Kantor Cabang Bukittinggi selama tiga hari terhitung (25 /08/2020) hingga berakhir hari ini Kamis (27/08/2020)  sudah fasilitasi 2.209 Rumah Tangga Sasaran (RTS)  dari 3 kecamatan yang ada di daerah ini menerima dana sebesar 600 ribu rupiah untuk bulan Juli dan Agustus 2020.

Kepala Kantor Pos   Bukittinggi  Amri Zubir menyebutkan  pihaknya menindaklanjuti intruksi dari Kantor Pos Pusat untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini ditengah pandemi Virus Corona, maka tetap protokol kesehatan menjadi acuan untuk diterapkan dan dipatuhi oleh setiap individu khususnya warga penerima bantuan tersebut.

“tetap mematuhi protocol covid-19 sebelum warga penerima datang dipintu masuk suhu tubuhnya dicek dulu oleh petugas, wajib gunakan masker, mencuci tangan atau hand sanitizer, dan diterapkan antrian. Kita sudah laksanakan sejak tanggal 25 Agustus kemarin, kita bagi per kelurahan dan kecamatan, jarak duduknya diatur juga, ya”. tuturnya

Program penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini merupakan kerjasama kantor pusat bukan dari Kantor Pos Di Kota Bukittinggi. Namun, pihaknya tegaskan besaran nilai rupiah yang diatur regulasi   wajib dibayarkan. Pihaknya  tekankan petugas pos dilarang untuk memotong dana yang dikucurkan atau mengambil   dalam besaran tertentu,  bantuan sosial ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima yang berada di garis kemiskinan.

“ untuk biaya kita tidak mengatur karena ini kerja sama dengan kantorpusat, kantor Pos Bukittinggi hanya melaksanakan instruksi.  Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini kerjasama antara Dirjen Fakir Miskin Kementerian Sosial RI dengan Kantor Pos pusat kita  yang di Bandung”. terangnya

Dikatakan Amri Zubir, pihaknya minta sinergi semua elemen untuk bersama mengawal penyaluran dan peruntukkan bantuan sosial  yang diberikan pemerintah melalui kementerian terkait seperti halnya Bantuan Langsung Tunai (BLT), jangan ada oknum yang menyalahgunakan kepentingan dan wewenang mendapatkan keuntungan hingga merugikan orang yang membutuhkan.  Penyalahgunaan dan pelanggaran penyaluran bantuan tersebut didasari konsekuensi hukum yang berat, sehingga jika ada indikasi atau potensi  pelanggaran diminta melaporkan ke pihak terkait.

(TJ)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Posting Komentar