News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Menanti Tuah Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)

Menanti Tuah Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)

Keterangan foto : Ibnu Asis, S.Tp, anggota Komisi II DPRD Kota Bukittinggi

RMT, Bukittinggi: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat akhirnya  secera resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) hari Jumat pekan kemarin. Menurut Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, inilah Ranperda AKB yang pertama di Indonesia.

Bahkan pembahasannya bersama DPRD Provinsi Sumbar dilakukan hanya dalam 9 (Sembilan) hari. Dan hingga saat ini, Ranperda tersebut masih melalui tahapan fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jika fasilitasi dimaksud sudah selesai, maka Ranperda tersebut akan dikembalikan kepada Pemprov Sumbar untuk dilakukan finalisasi bersama DPRD Provinsi Sumbar.

Selanjutnya adalah tahapan pengundangan dengan pemberian nomor registrasi dan penempatannya di dalam lembaran daerah Sumbar. Jika tahapan  tersisa tadi telah selesai, maka secara otomatis Ranperda tersebut beralih status menjadi Perda yang memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang sah, memaksa dan mengikat.

Seperti telah banyak diberitakan sebelumnya bahwa secara umum Perda tersebut tidak saja mengatur tentang AKB di masa pandemic Covid-19 saja, melainkan antisipasi menghadapi masa-sama krisis atau keadaan tidak normal lainnya. Secara khusus, melalui Perda ini Pemerinta Daerah (Pemda) juga mengingatkan dan mengajak setiap warga untuk selalu menerapkan Pola Hidup Sehat dan Bersih pada setiap waktu dan keadaan, terlebih disaat pandemi melanda atau mewabah.

Diantaranya dengan selalu mengkonsumsi makanan yang halal, bergizi dan sehat, memakai masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun atau desinfektan, menjaga jarak secara fisik, menghindari kerumunan secara sosial dan rajin berolahraga serta mendapatkan vitamin D yang cukup dari sinar ultraviolet.

Di samping itu, secara spesifik di dalam Perda ini juga diatur  berkenaan dengan penetapan sanksi bertahap bagi setiap orang atau institusi yang melanggar aturan memakai masker. Bahkan sanksi untuk mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19, namun tidak mau melakukan isolasi (karantina) alias masih berkeliaran.

Mulai dari sanksi berupa teguran lisan, tertulis, sanksi sosial, hingga sanksi administratif dan denda dari 100 ribu rupiah, 250 ribu rupiah, 500 ribu rupiah  sampai 15 juta rupiah serta sanksi pidana berupa hukuman kurungan selama 2 (dua) hari hingga satu bulan. Beragam sanksi tersebut nantinya diharapkan dapat memberi efek jera bagi para pelakunya.

Mencermati situasi dan kondisi baik di atas, Ibnu Asis anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Fraksi PKS menjelaskan dihadapan para awak media yang mewawancarainya secara virtual kemarin siang. 

Menurut Ibnu “Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Swt dan berterimakasih kepada Pemprov Sumbar dan DPRD Provinsi Sumbar atas inisiasi luar biasa menyusun dan membentuk Perda AKB di tengah pandemik Covid-19 yang masih berlangsung dan bahkan akhir-akhir ini menunjukkan eskalasi yang semakin meningkat signifikan”.

Selanjutnya Ibnu menambahkan “Saat ini, tentunya kita menunggu sekaligus membersamai wujud nyata Pemprov Sumbar melakukan sosialisasi massif dari Perda tersebut hingga ke pelosok negeri dan Pemda Kabupaten/Kota di seluruh Sumatera Barat. Sosialisasi dimaksud bukan saja berkenaan dengan penerapan sanksi bagi setiap orang atau institusi pelanggar masker, namun sosialisasi secara utuh dan menyeluruh dari semua substansi Perda tersebut”.

Nah, pertanyaannya sekarang : “Dalam jangka pendek, hal apa saja yang mesti segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Sumatera Barat ?”. Masih menurut Ibnu, setidaknya ada beberapa hal  teknis, substantif, penting dan mendesak yang bisa dilakukan oleh Pemda Kabupaten/Kota di seluruh Sumbar (termasuk di Kota Bukittinggi)

Pertama. Bersama-sama Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19  setempat, membantu Pemprov Sumbar melakukan sosialisasi massif, utuh dan menyeluruh terhadap Perda AKB tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pendidikan, tokoh agama, pemuka masyarakat, penggerak PKK dan dasawisma, pengusaha, pedagang, buruh, sopir dan lain-lain.

Kedua. Bersama-sama Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 setempat menyiapkan SDM dan perangkat yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Daerah.

Ketiga. Bersama-sama Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 setempat mengaktivasi peran serta dan keterlibatan aktif Kampung Tangguh Nusantara, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/Nagari, Kelompok Swadaya Masyarakat, Palang Merah Indonesia, Taruna Siaga Bencana serta Lembaga Sosial Masyarakat  dan lain-lain dalam kaitannya dengan upaya pengendalian penyebaran Covid-19 dan memberikan bantuan kepada warga terdampak Covid-19 berbasis Kelurahan.

Politisi asal fraksi PKS itu berpendapat bahwa diantara faktor lain yang akan menjadi kunci sukses penerapan Perda AKB itu di lapangan adalah kesiapan, kesungguhan, ketaatan dan kedisiplinan setiap warga untuk melaksanakan protokol kesehatan di dalam aktivitas sehari-hari.

Ibnu berkeyakinan bahwa jika pelaksanaan Perda ini di lapangan dilakukan secara konsisten dan kontinyu dan setiap warga mematuhi protokol kesehatan, maka Insyaallah akan mencegah munculnya klaster-klaster baru penyebaran Covid-19. Pada sisi lain diharapkan dapat menekan bahkan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing.

“Di samping itu, tentunya kita boleh menaruh harapan besar melalui “tuah” Perda ini, bahwa pelanggaran protokol kesehatan dalam berbagai bentuknya akan semakin berkurang, sehingga derajat kesehatan warga masyarakat akan semakin meningkat, serta aktivitas  roda perekonomian masyarakat  pun akan semakin berputar kuat”, pungkas Ibnu. 

(ISB/TJ)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Posting Komentar