News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Jangan Keliru dan Salah Menafsiran Kampaye Pemilukada

Jangan Keliru dan Salah Menafsiran Kampaye Pemilukada

keterangan foto: Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi tampak depan

RMT, Bukittinggi - Kejaksaan Negeri Bukittinggi menerima beberapa tanggapan terkait adanya pasangan calon kepala daerah yang berkontestasi pada Pemilukada Serentak tahun 2020 di kota bukittinggi ini datang di sebuah kegiatan masyarakat  seperti menghadiri resepsi pesta, ikut memancing ikan, berolah raga dan agenda lainnya  diasumsikan berkampanye.

Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi Sukardi  Rabu (07/10/2020) mengatakan semua pihak harus memahami ketentuan yang mengatur  pelaksanaan kampanye, jika pasangan calon insidentil datang atau hadir pada momentum seperti memancing ikan, olah raga, di resepsi tertentu tanpa diwarnai penyampaian visi misi kontestasi pemilukada tidak dapat dikategorikan kampanye. Namun, jika sudah direncanakan mengumpulkan masa  kemudian berorasi  maka baru dapat berpotensi  dikategorikan berkampanye.

Keterangan foto: Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi Sukardi

Disamping itu, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Polri, TNI, pegawai BUMN, BUMD  dan perangkat pemerintah hingga  kelurahan atau nagari  diminta tetap menjunjung netralitas dalam pelaksanaan pemilukada ini.

“permasalahannya sekarang defines kampanyenya apa?, dia datang ke situ untuk hadir sebagai tamu pesta bersilahturahmi, kan diundang, kemudian jika dia hadir untuk mancing ya tetap untuk mancing, begitu juga ketika berolah raga, toh memang kegiatannya untuk berolahraga, bukan untuk kampanye, jelas tidak dikatakan kampanye dong. Tapi, ini perlu dipahami jika menghadirkan banyak orang, atau ketika  memancing ikan berorasi pilihlah saya, dan menyampaikan visi misi nah itu baru dikatakan kampanye. Jangan salah penafsiran”. ucapnya

Keterangan foto: Komitment Jajaran Kejaksaan Negeri Bukittinggi

Disisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi  Sukardi menyebutkan  pihaknya  minta pemerintah daerah menyikapi semua media publikasi dan sosialisasi kebijakan  serupa himbauan penerapan protokol kesehatan cegah covid-19 atau  lainnya yang menampilkan foto calon petahana,  guna menghindari   salah penafsiran publik.

Keterangan Foto: Susunan Organsisasi Kejaksaan Negeri Bukittinggi


“ nah, kita memang lihat disejumlah titik di kota Bukittinggi ini ada baliho, spanduk tentang himbauan menerapkan protokol kesehatan, ini kampanye cegah Covid-19, bukan kampanye Pemilu. Harus dibedakan ya,  media publikasi dan informasi itu dipasangkan sebelum adanya Pemilukada atau ditetapkan  pasangan calon kepala daerah. Nah, kita menyarankan pemerintah kota Bukittinggi menurunkan media publikasi atau informasi yang menampilkan satu foto  calon petahana,  untuk menghindari asumsi lain dari publik, jangan ada tampilan yang menunjukkan ASN mendukung petahana, dikarenakan biasanya media tentang protokol covid itu dipasang di perkantoran pemerintah. Namun, sebenarnya media seperti itu bukan media kampanye atau melanggar pemilu”. tambahnya



Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi tetap mengajak semua elemen berbangsa dan bernegara di daerah ini mendukung  pelaksanaan pesta demokrasi sekali lima tahun  melalui pemilihan  kepala daerah  tahun 2020  yang berbeda jika dibandingkan  momentumnya di masa lalu, dimana munculnya pandemi covid-19 berdampak terhadap beragam sektor dan sendi kehidupan, namun  kedispilinan menerapkan protokol kesehatan guna memutus mata rantai virus corona atau mencegah munculnya kluster baru  perlu dimiliki oleh setiap orang, jika realisasi kepatuhan terwujud di lapangan sanksi peraturan daerah tentang adaptasi kebiasaan baru  pun tidak dikenakan,   sebaliknya ketegasan terhadap penegakan hukum diperlukan guna mendisplinkan warga  dan berikan efek jera bagi pelanggar.

(TJ)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Posting Komentar