News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Kapolsek Bukittinggi AKP Dedy Adriansyah Putra: Acuannya Pasal 102 Perda Sumbar No 6 tahun 2020, Tidak Langsung Dipidana atau Didenda

Kapolsek Bukittinggi AKP Dedy Adriansyah Putra: Acuannya Pasal 102 Perda Sumbar No 6 tahun 2020, Tidak Langsung Dipidana atau Didenda

keterangan foto: Kapolsek Bukittinggi AKP Dedy Adriansyah Putra, SH, SIK

RMT, Bukittinggi: Diketahui pada Konferensi Pers di Aula Mapolres Bukittinggi, Senin (28/12/2020) tentang Catatan Akhir Tahun 2020 Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara, SH, SIK, MH didampingi Wakapolres Kompol Indra Sandy Purnama Sakti,SIK beserta Pejabat Utama (PJU) menyampaikan capaian program kepolisian kepada awak media.

Pada sesi itu, Kapolres AKBP Dody Prawiranegara didampingi Kasat Reskrim AKP Chairul Amri Nasution juga menyampaikan bahwa momentum Hari Jadi Kota Bukittinggi (HJK) ke-236 tahun tepat di 22 Desember 2020, menggratiskan retribusi masuk kesemua objek wisata di daerah ini memang bukan kali pertama disaat berulang tahunnya kota pariwisata yang dikenal masyarakat dunia hingga menjadi kenangan bagi setiap orang yang berkunjung. Namun, diakui peringatan dan perayaan HJK tahun ini berbeda pelaksanaannya ketimbang masa sebelumnya, lantaran berada ditengah pandemi virus corona yang belum berakhir.

Keterangan Foto: Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara, SH, SIK, MH

Digratiskannya masuk ke semua objek wisata yang dikelola pemerintah kota Bukittinggi selama dua hari (22-23 Desember 2020) lalu, disebutkan Kapolres AKBP Dody Prawiranegara  terindikasi melanggar Protokol Kesehatan (ProKes), dimana sejumlah indikator yang semestinya tidak terjadi malah tampak di lapangan, serupa kerumunan yang tidak berdasar pada pembatasan jarak interaksi, pengunjung tidak memakai masker dan indikator lainnya. Polres Bukittinggi tidak ingin muncul kluster baru penyebaran Covid-19 dinuansa atau pasca liburan pergantian dan tahun baru masehi.

Keterangan foto: Konferensi Pers dipimpin Kapolres AKBP Dody Prawiranegara, SH, SIK, MH didampingi Wakapolres Kompol Indra Sandy Purnama Sakti, SIK beserta Pejabat Utama (PJU) Polres Bukittinggi

Tindak lanjut keterangan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara diberikan Kapolsek Bukittinggi AKP Dedy Adriansyah Putra, SH, SIK, Selasa (29/12/2020). Dikatakan Kapolsek, pihaknya memang tengah mendalami indikasi pelanggaran Protokol Kesehatan (ProKes) di objek wisata  kota Bukittinggi ketika tanggal 22 dan 23 Desember 2020 itu, sejumlah nama telah dimintai keterangan untuk laporan.

Keterangan foto: Kapolsek Bukittinggi ketika dimintai keterangan, menindaklanjuti pernyataan Kapolres dan Kasat Reskrim

"Kita sudah meminta konfirmasi dan klarifikasi dari Kepala Bidang TMSBK atau Kebun Binatang, Sekretaris Dinas Parpora juga sudah kita minta keterangan. Masih kita dalami".ujarnya

Ia menyebutkan acuan indikasi pelanggaran Protokol Kesehatan itu adalah Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)  pada Pasal 102  ayat 1 disebutkan:
(1) Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban 
penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan 
kegiatan/usaha dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan 
atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 

Sementara, diayat 2 pasal 102 itu disebutkan bahwa sanksi pidana  kurungan atau denda dapat dikenakan kepada pelanggar jika terbukti melakukan pelanggar  kembali, dalam artian lebih 1 kali pelanggaran. Kapolsek Bukittinggi AKP Dedy Adriansyah Putra menambahkan  tahapan dan prosedur penanganan indikasi pelanggaran tersebut tetap sama sampai putusan persidangan. Berikut dasar yang menerangkan tidak serta merta ketika terjadi satu kali pelanggaran langsung disanksi pidana atau denda, berdasarkan Perda Sumbar Nomor 6 tahun 2020 pasal 102:
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak 
dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

"Benar, kita masih mengacu pada regulasi Perda Sumbar No 6 tahun 2020 dipasal 102, jadi ketika indikasi pelanggaran Protokol Kesehatan di objek wisata di kota Bukittinggi itu nanti terbukti benar sebagai pelanggaran dari hasil persidangan maka tidak langsung dipidanakan atau didenda, karena baru 1 kali melanggar. Kan, diberikan sanksi administratif. Tapi, jika kemudian melanggar lagi baru dapat dikenakan sanksi pidana atau denda, tetap dari hasil persidangan. Namun, kita ingin setiap orang dan pengelola kegiatan atau usaha harus patuhi regulasi itu".tambahnya

Sebelumnya, Walikota Bukittinggi M Ramlan Nurmatias usai Rapat Paripurna DPRD kota Bukittinggi di Auditorium Balai Sidang Hatta (22/12/2020) kepada wartawan mengatakan pemerintah daerah berikan apresiasi kepada warga dan pengunjung untuk ikut merasakan rangkaian HJK, digratiskannya semua objek wisata di kota Bukittinggi tetap mengacu pada penerapan Protokol Kesehatan. 

Keterangan Foto: Walikota Bukittinggi M Ramlan Nurmatias ketika diwawancarai insan pers di Hotel Novotel usai Rapat Paripurna DPRD Bukittinggi

"Saya minta Dinas Parpora untuk monitoring penerapan Protokol Kesehatan, kan ada batasan jumlah pengunjung di objek wisata, jika sudah terpenuhi 50 persen maka stop dulu, nanti bergantian. Kita tidak ingin ada kluster baru penyebaran Covid-19 di objek wisata.  Protokol kesehatan harus diterapkan, ya. Nah, kita tidak ada menggelar acara tahun baru masehi, kita bersama Forkopimda akan monitoring kota Bukittinggi serupa di kawasan Jam Gadang, aparat kepolisian tentu sudah mengkaji pemberlakuan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan kendaraan dan mobilitas massa ke pusat kota".ujarnya
 (Maindo/TJ)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Posting Komentar