News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Pada 2019 Kota Bukittinggi telah Usulkan 20 orang Guru Honorer untuk Seleksi PPPK

Pada 2019 Kota Bukittinggi telah Usulkan 20 orang Guru Honorer untuk Seleksi PPPK

keterangan foto: Drs Melfi Abra, M.Si  selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, dan PlT Asisten 2 Setdako Bukittinggi


RMT, Bukittinggi: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Republik Indonesia menindaklanjuti bahasan terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhadap para guru honorer. Seperti yang diberitakan pada laman rri.co.id bahwa Direktur Jenderal  Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  (Dirjen GTK Kemendikbud) Iwan  Syahril minta para calon peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak terpengaruh dengan  beragam modus penipuan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang menjanjikan kemudahan kelulusan pada program seleksi tersebut.

Disebutkan Iwan Syahril, investigasi lebih lanjut dilakukan bersama pihak terkait untuk menyikapi modus itu dan menindak oknum yang  terbukti melakukan praktik calo  dalam penerimaan PPPK.
 
Terkait hal itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Bukittinggi tetap memberikan informasi jelas dan berkelanjutan terhadap program seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhadap para honorer di daerah ini. Hal demikian disampaikan Melfi Abra, selaku kepala OPD itu Kamis (18/03/2021), pihaknya menerima informasi tidak semua guru honorer  langsung diangkat menjadi PPPK, dikarenakan terdapat tahapan yang harus diikuti untuk penyeleksian, ditambah terpenuhi persyaratan yang diberikan.  

Ia mengatakan pada tahun 2019 lalu, Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengusulkan 20 nama  honorer untuk diseleksi menjadi calon peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Disebutkan,  pihaknya menerima informasi PPPK yang diusulkan itu akan dibiayai pengganjiannya dari APBD, Bukan APBN.  Tentu,  dasar tersebut perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Jika pegawai honorer yang diseleksi menjadi PPPK digaji dari APBN tentu akan lebih banyak honorer di daerah ini yang diusulkan.

"Kemarin itu,  yang disampaikan pemerintah pusat bahwa itu akan digaji oleh APBD, sehingga yang diusulkan waktu itu sekitar 20 orang, karena kemampuan kita untuk menggaji hanya 20 orang,  karena keuangan yang terbatas, ya. Maka, kita usulkan 20, dalam rakor di Batam beberapa waktu lalu, bahwa kita tidak  diperkenankan lagi mengubah, tetapi pusat mengatakan bahwa  penggajian dari APBN,  seandainya dari dulu dibiayai dari APBN, tentu kita akan usulkan sebanyak - banyaknya sesuai kebutuhan,"ucapnya

Dikatakan  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi  Melfi Abra, di daerah ini terdapat lebih 1000 orang guru honorer  yang tersebar di sekolah negeri dan swasta, sementara di negeri lebih kurang 300 orang yang mengabdikan diri. Tentu, akan ada persaingan bagi guru negeri dan swasta untuk lolos seleksi  penerimaannya.

"Tidak seperti itu, karena ada syarat -  syarat tertentu. Nah, rata - rata orang yang memilih PPPK itu adalah orang - orang yang dengan masa kerja tertentu, kemudian umurnya  maksimal 35 tahun. Nanti, calon peserta seleksi PPPK itu berasal dari sekolah negeri dan swasta,  tetap ikuti seleksi dulu, tidak langsung diangkat jadi PPPK,"ujarnya

Dari laman rri.co.id disebutkan juga bahwa Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  (Ditjen GTK ) Kemendikbud meminta agar masyarakat yang mengetahui informasi adanya praktik calo dalam penerimaan dan seleksi PPPK dapat menyampaikan laporan melalui Layanan Informasi dan Pengaduan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengakses pada laman resmi Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud, yakni ult.kemdikbud.go.id atau https://kemdikbud.lapor.go.id.
(AI RRI/TJ)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Posting Komentar